Pukul 23.47, layar ponsel menyala lagi. Bukan pesan dari keluarga, melainkan notifikasi grup WhatsApp tim komunikasi sebuah kementerian. Ada warganet yang mengunggah keluhan dan mulai ramai dibicarakan. Dalam hitungan menit, tim humas yang seharusnya sudah beristirahat, kembali aktif. Mereka menyusun draf klarifikasi, memantau sentimen publik, dan menunggu arahan pimpinan. Tidak ada yang memaksa secara eksplisit. Tidak ada surat perintah lembur. Yang ada hanya satu keyakinan yang sudah tertanam dalam diri setiap praktisi humas pemerintah, bahwa merespons cepat adalah bagian dari tanggung jawab profesi. Bahkan jika itu berarti mengorbankan waktu istirahat, berulang kali, setiap minggu, tanpa batas yang jelas.
Fenomena ini begitu lazim sehingga jarang dipertanyakan. Padahal di baliknya tersimpan pola yang dianalisis secara tajam oleh filsuf Korea-Jerman Byung-Chul Han dalam karyanya The Burnout Society (Han, 2015). Han berargumen bahwa masyarakat kontemporer telah bergeser dari masyarakat disipliner menuju masyarakat prestasi. Masyarakat disipliner sebelumnya dianalisis Michel Foucault melalui konsep kekuasaan dan pengawasan institusional (Foucault, 1977). Pada masyarakat disipliner, kekuasaan bekerja melalui larangan dan pengawasan dari luar diri seseorang. Sebaliknya, dalam masyarakat prestasi yang digambarkan Han, pengawas eksternal tidak lagi diperlukan. Setiap individu telah menjelma menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Imperatifnya bukan lagi "kamu tidak boleh", melainkan "kamu pasti bisa", "jangan sampai ketinggalan", "harus selalu siap".
Pergeseran ini, menurut Han (2015), justru melahirkan bentuk eksploitasi yang lebih sulit dilawan, sebab pelakunya adalah diri sendiri. Ia menyebutnya auto-eksploitasi. Eksploitasi ini berjalan tanpa paksaan eksternal, karena individu meyakini bahwa kerja tanpa henti adalah wujud dedikasi, bukan beban yang dipaksakan. Dari titik inilah lahir yang Han sebut kekerasan neuronal, kekerasan yang tidak datang dari luar tubuh sosial, melainkan tumbuh dari dalam sistem psikis manusia yang terus dipacu tuntutan produktivitas tanpa jeda.
Kesiagaan yang Tak Pernah Padam
Praktik kehumasan pemerintah hari ini menjadi ladang subur bagi logika tersebut, dan ini bukan sekadar dugaan teoretis. Studi autoetnografi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Public Relations Inquiry oleh Bilowol, Wise, dan Robinson (2025) mendokumentasikan pengalaman burnout seorang penasihat senior humas pemerintah di Australia. Burnout itu dipicu antara lain oleh tuntutan kesiagaan 24 jam terhadap siklus berita, beban kerja berlebih, dan minimnya dukungan organisasi. Studi tersebut bahkan merekomendasikan agar institusi bergeser dari budaya always-on demi melindungi kesehatan praktisi (Bilowol et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Gilkerson, Anderson, dan Swenson (2018) di jurnal Public Relations Journal. Mereka menemukan bahwa ekspektasi untuk selalu siap merespons media sosial selama 24 jam menjadi sumber stres dan burnout yang signifikan di kalangan praktisi humas digital.
Yang membuat kondisi ini sulit dikenali sebagai bentuk eksploitasi adalah karena ia tidak datang dalam bentuk perintah yang bisa ditolak. Ia hadir sebagai norma profesi yang sudah diinternalisasi. Praktisi yang memilih tidak merespons di luar jam kerja justru merasa bersalah, seolah dirinya kurang berdedikasi. Logika auto-eksploitasi Han (2015) menemukan pembenarannya secara empiris di sini. Bukan atasan yang memaksa, melainkan keyakinan internal praktisi itu sendiri tentang apa artinya menjadi profesional yang baik.
Optimisme yang Tak Boleh Berhenti
Lapisan kedua dari fenomena ini tampak pada narasi kampanye komunikasi pemerintah itu sendiri. Slogan seperti "tidak ada kata berhenti berinovasi" atau "Indonesia maju tanpa batas" dimaksudkan untuk membangkitkan optimisme publik. Namun jika dibaca lewat kerangka Han (2015), narasi semacam ini juga menanamkan logika masyarakat prestasi ke level kebijakan komunikasi publik. Logika yang sama yang membangun citra optimisme bangsa di ruang publik ikut membentuk ekspektasi internal terhadap aparat komunikasi pemerintah sendiri. Mereka dituntut selalu tampil positif, gesit, dan tanpa celah, bahkan dalam situasi krisis yang sebenarnya membutuhkan ruang untuk jeda, evaluasi, dan pengakuan keterbatasan.
Han (2015) menyebut kondisi kelebihan rangsangan positif ini sebagai excess of positivity. Kelebihan ini, menurutnya, jauh lebih melelahkan dibanding represi langsung, karena tidak menyisakan ruang untuk berkata tidak. Dalam komunikasi krisis pemerintah, tekanan untuk selalu mengemas pesan secara afirmatif dapat menghambat komunikasi yang jujur dan reflektif. Setiap pengakuan kesalahan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, bukan bagian wajar dari tata kelola yang transparan. Dimensi sinisme dalam kerangka burnout Maslach dan Leiter (2022), yakni jarak mental dan sikap negatif terhadap pekerjaan sebagai respons proteksi diri, bisa menjadi salah satu konsekuensi jangka panjang dari tekanan optimisme tanpa jeda semacam ini.
Perhatian yang Terpecah di Banyak Layar
Lapisan ketiga, yang barangkali paling halus namun paling melelahkan, adalah kebutuhan memantau berbagai kanal media sosial secara simultan. Twitter atau X, Instagram, TikTok, grup WhatsApp internal, hingga pemberitaan media daring, semuanya harus dipantau dalam waktu bersamaan. Han (2015) mengkritik multitasking bukan sebagai tanda kemajuan peradaban, melainkan kemunduran bentuk perhatian. Ia membandingkannya dengan kewaspadaan hewan liar yang harus memperhatikan banyak ancaman sekaligus demi bertahan hidup. Praktisi humas pemerintah yang setiap hari membuka belasan tab dan notifikasi sesungguhnya sedang menjalani bentuk kewaspadaan serupa, perhatian yang tersebar dan dangkal, jauh dari kemampuan kontemplatif yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi komunikasi yang matang. Yeomans (2019) menegaskan beban emosional dari kerja relasional yang terus-menerus ini. Ia membaca praktik kehumasan sebagai bentuk kerja emosional yang menuntut pengelolaan perasaan secara konstan demi menjaga hubungan dengan publik, media, dan pemangku kepentingan.
Bukan Sekadar Soal Manajemen Stres
Kerangka Han mengajak kita untuk tidak memperlakukan burnout di kalangan humas pemerintah semata sebagai persoalan manajemen stres individual. Anjuran umum seperti mengatur waktu lebih baik atau berlatih mindfulness tidak menyentuh akar masalahnya. Persoalannya lebih struktural. Ia lahir dari rezim komunikasi digital yang menuntut kecepatan tanpa henti, dari budaya organisasi yang menyamakan responsivitas dengan loyalitas, dan dari narasi kebijakan publik yang menormalkan produktivitas tanpa batas sebagai nilai utama. Maslach dan Leiter (2022) sendiri menegaskan bahwa burnout pada dasarnya adalah respons terhadap ketidaksesuaian antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia bagi pekerja, bukan semata kelemahan kepribadian individu. Selama akar struktural ini tidak disentuh, program kesejahteraan pegawai yang sifatnya simtomatik, seperti sesi relaksasi sesekali atau cuti tambahan, hanya akan menjadi solusi tambal sulam.
Bagi institusi pemerintah, membaca burnout lewat lensa kritis semacam ini membuka ruang refleksi yang lebih jujur. Pertama, perlu ada keberanian menetapkan batas waktu respons yang realistis, bukan standar "secepat mungkin" tanpa batas, sehingga kesiagaan tidak lagi dimaknai sebagai kesediaan untuk selalu online. Bilowol et al. (2025) merekomendasikan hal serupa, yaitu agar organisasi menjamin hak praktisi humas untuk terputus dari pekerjaan di luar jam kerja. Kedua, narasi kampanye komunikasi publik perlu memberi ruang bagi pengakuan keterbatasan dan proses, bukan melulu optimisme tanpa jeda. Transparansi yang jujur justru memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang. Ketiga, evaluasi kinerja tim komunikasi pemerintah sebaiknya tidak lagi menjadikan kecepatan dan volume respons sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Kualitas reflektif dan keberlanjutan kerja tim perlu turut dipertimbangkan.
Burnout society, dalam pengertian Han (2015), bukan sekadar fenomena psikologis individu yang lelah bekerja. Ia adalah cermin dari rezim kekuasaan baru yang bekerja tanpa pengawas eksternal, karena setiap orang telah menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Bagi humas pemerintah Indonesia yang hidup di tengah arus informasi digital tanpa henti, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana merespons lebih cepat. Pertanyaannya adalah kapan institusi berani berhenti sejenak, mengakui batas, dan membangun budaya komunikasi publik yang sehat. Bukan budaya yang diam-diam menormalkan kelelahan sebagai harga dari dedikasi.
Daftar Pustaka
Bilowol, J., Wise, D. J., & Robinson, J. A. (2025). Dismantling burnout: Insights from a public relations practitioner’s autoethnography. Public Relations Inquiry, 15(2), 205–223. https://doi.org/10.1177/2046147X251389627
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Karya asli diterbitkan 1975)
Gilkerson, N., Anderson, B., & Swenson, R. (2018). Work-life balance 2.0? An examination of social media management practice and agency employee coping strategies in a 24/7 social world. Public Relations Journal, 12(2). https://epublications.marquette.edu/comm_fac/518
Han, B.-C. (2015). The burnout society (E. Butler, Trans.). Stanford University Press. https://doi.org/10.1515/9780804797504 (Karya asli Müdigkeitsgesellschaft diterbitkan 2010)
Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). The burnout challenge: Managing mismatches in the workplace. Harvard University Press.
Yeomans, L. (2019). Public relations as emotional labour. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315687162
Asep Soegiarto
Penulis adalah Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, serta sedang menempuh studi Program Doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta. Aktif sebagai konsultan komunikasi untuk program-program pemerintah dan swasta di bidang kebijakan komunikasi, public speaking, dan kampanye kehumasan. Minat risetnya mencakup komunikasi digital, kecerdasan buatan, dan media relations.
