Indonesia resmi menjadi salah satu dari 29 negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), sebuah organisasi kerja sama internasional di bidang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Keterlibatan ini menandai babak baru peran Indonesia dalam percakapan global mengenai tata kelola AI, bukan hanya sebagai isu teknologi, tetapi juga sebagai isu kepercayaan publik, etika, ekonomi digital, dan komunikasi lintas negara.
Penandatanganan pendirian WAICO dilakukan pada 16 Juli 2026 di Shanghai, Tiongkok. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo hadir mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua delegasi Pemerintah Indonesia.
WAICO dibentuk sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang berfokus pada penguatan kerja sama global dalam pengembangan dan tata kelola AI. Organisasi ini membawa semangat agar teknologi AI tidak hanya berkembang cepat, tetapi juga dapat digunakan secara terbuka, inklusif, adil, dan bertanggung jawab.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam WAICO memiliki makna strategis. AI kini tidak lagi menjadi isu yang hanya dibicarakan oleh industri teknologi. Pengaruhnya telah masuk ke ruang kebijakan publik, ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, media, layanan pemerintah, industri kreatif, hingga cara masyarakat menerima dan memverifikasi informasi.
Karena itu, tata kelola AI tidak dapat dipisahkan dari komunikasi publik. Di tengah semakin luasnya penggunaan AI, tantangan terbesar bukan hanya soal kecanggihan sistem, tetapi juga bagaimana publik memahami manfaat, risiko, batasan, dan tanggung jawab penggunaan teknologi tersebut.
Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WAICO menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola AI nasional yang sejalan dengan praktik terbaik internasional. Keterlibatan ini juga membuka ruang kolaborasi lintas negara dalam pengembangan ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab.
Dari perspektif komunikasi strategis, langkah Indonesia masuk WAICO memperlihatkan bahwa diplomasi digital semakin menjadi bagian penting dari reputasi negara. Negara tidak hanya dinilai dari kemampuan mengadopsi teknologi, tetapi juga dari kesiapannya membangun aturan, etika, kolaborasi, dan narasi publik yang meyakinkan.
AI menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Namun pada saat yang sama, AI juga membawa tantangan serius, mulai dari bias algoritma, penyalahgunaan data, disinformasi, deepfake, keamanan siber, transparansi sistem, hingga risiko kesenjangan akses antara negara maju dan negara berkembang.
Di sinilah peran tata kelola menjadi krusial. Tanpa tata kelola yang kuat, AI dapat memperlebar ketimpangan digital dan menimbulkan krisis kepercayaan. Sebaliknya, dengan regulasi, kolaborasi, dan komunikasi publik yang tepat, AI dapat menjadi instrumen untuk mempercepat inovasi, memperkuat layanan publik, dan menciptakan nilai ekonomi baru.
WAICO sendiri diproyeksikan menjadi ruang kerja sama internasional untuk peningkatan kapasitas, akses terhadap layanan dan teknologi AI, pengembangan teknologi yang terbuka dan inklusif, serta penguatan koordinasi strategi pengembangan dan etika AI. Forum ini juga diharapkan mendukung proses tata kelola AI dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam organisasi ini perlu diterjemahkan ke dalam agenda nasional yang lebih konkret. Mulai dari penguatan regulasi AI, perlindungan data, literasi digital masyarakat, kesiapan talenta, standar etika penggunaan AI, hingga mekanisme komunikasi risiko kepada publik.
Sebab, AI tidak akan cukup hanya dijelaskan sebagai teknologi masa depan. AI harus dijelaskan sebagai teknologi yang sudah memengaruhi kehidupan hari ini.
Organisasi, pemerintah, dan pelaku industri perlu mampu menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: bagaimana AI bekerja, siapa yang bertanggung jawab ketika AI digunakan, data apa yang diproses, risiko apa yang mungkin muncul, dan bagaimana publik dilindungi.
Dalam konteks inilah komunikasi menjadi bagian penting dari tata kelola AI. Komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami perubahan teknologi secara lebih jernih. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat memicu ketakutan, resistensi, salah paham, bahkan krisis reputasi.
Keikutsertaan Indonesia dalam WAICO juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga ikut menentukan arah percakapan global tentang AI. Dengan populasi digital yang besar, pertumbuhan ekonomi digital yang terus bergerak, dan kebutuhan transformasi layanan publik, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam memastikan AI berkembang secara adil, aman, dan bermanfaat.
Namun, pekerjaan rumahnya tidak kecil. Indonesia perlu memastikan bahwa partisipasi dalam forum global seperti WAICO tidak berhenti pada diplomasi simbolik. Agenda global tersebut perlu dihubungkan dengan kesiapan di dalam negeri: regulasi yang adaptif, koordinasi lintas kementerian, kapasitas sumber daya manusia, kesiapan industri, serta komunikasi publik yang transparan.
AI adalah teknologi. Tetapi penerimaannya ditentukan oleh kepercayaan.
Karena itu, masuknya Indonesia dalam WAICO seharusnya dibaca sebagai langkah awal untuk membangun ekosistem AI yang bukan hanya maju secara teknis, tetapi juga kuat secara etis, komunikatif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam dunia yang semakin digerakkan oleh algoritma, tata kelola AI bukan lagi sekadar agenda teknologi. Ia adalah agenda kepercayaan, agenda reputasi, dan agenda masa depan komunikasi publik.
