Humas pemerintah harus memiliki kompetensi penguasaan algoritma media sosial. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam sesi dialog pada Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan.
Ia menegaskan penguasaan algoritma media sosial menjadi kompetensi penting bagi humas pemerintah untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik.
Menurut Nezar, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup mengandalkan penyampaian informasi, tetapi harus mampu memahami cara kerja filter bubble, echo chamber, dan dinamika ruang digital agar pesan kebijakan menjangkau masyarakat secara efektif.
"Goal government PR adalah maintaining the trust in the government. Bagaimana caranya memelihara trust itu? Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa pemerintah itu kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan publik. Itu yang harus kita terjemahkan dalam praktik government PR," kata Wamen Nezar dalam keterangannya.
Nezar menjelaskan algoritma media sosial membentuk filter bubble dan echo chamber yang memengaruhi penyebaran informasi serta cara masyarakat memahami suatu isu. Oleh karena itu, humas pemerintah perlu memahami logika media sosial agar mampu menyusun strategi komunikasi yang tepat di tengah ekosistem digital yang dikendalikan platform.
"Yang namanya filter bubble dan echo chamber adalah hasil algoritma. Celakanya, kita tidak bisa mengubah algoritma karena bukan kita yang memilikinya. Yang bisa kita lakukan adalah membaca secara jeli bagaimana social media logic. Kalau kita sudah mempelajari social media logic, kita bisa memenangkan narasi itu, step by step," kata Nezar.
Menurut Nezar, keberhasilan komunikasi di ruang digital juga ditentukan oleh kemampuan memilih aktor yang tepat, menyusun pesan dengan diksi yang sesuai, serta menangkap momentum untuk mengubah arah percakapan publik.
Kemampuan mendengar dan berpikir kritis menjadi bekal penting untuk mengidentifikasi celah informasi yang dapat diisi dengan narasi berbasis fakta.
Wamen Nezar juga mendorong humas pemerintah memperkuat kemampuan analisis data untuk memetakan aktor, narasi, dan penyebaran isu sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.
