Kepercayaan publik adalah barang mahal. Oleh karena itu, penting merancang komunikasi yang efektif sebagai salah satu kunci penting untuk meraih hati publik dan dibarengi dengan deliverable yang jelas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menegaskan keberhasilan kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik.
"Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Ini yang menjadi problem dalam komunikasi kebijakan kita hari ini. Kalau bisa dirumuskan, keberhasilan kebijakan adalah formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Jadi, kalau salah satu unsur ini lemah, keberhasilan komunikasi kebijakan akan mendapatkan tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya," kata Nezar dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat pada 15 Juli 2026.
Wamen Nezar mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi.
Kondisi tersebut menuntut komunikasi kebijakan mampu bersaing dengan berbagai narasi yang berkembang di ruang digital, seiring masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital.
"Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media untuk mendapatkan informasi. Tidak perlu menunggu humas menulis press release. Begitu ada peristiwa, mereka langsung mencari berbagai sumber informasi yang memiliki akun media sosial atau situs yang bisa diakses. Mereka juga membuat kontennya sendiri dan mengunggahnya ke media sosial. Kadang-kadang versi yang dihasilkan digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah," kata Wamenkomdigi.
Menurut Wamen Nezar, tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen daripada fakta.
Ia mengatakan algoritma bekerja berdasarkan apa yang disuka dan tidak disuka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen kemudian terbentuk persepsi. Persepsi tersebut yang kemudian membingkai cara melihat persoalan dan menafsirkan realitas.
“Konstruksi realitas itu dibentuk bukan karena pengalaman kita langsung, tetapi dimediasi oleh platform media sosial. Kita berhadapan dengan satu fenomena post-truth," ungkap Wamen Nezar.
Dalam kondisi ini, Nezar menekankan komunikasi pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang cepat, empatik, terbuka, dan berbasis dialog untuk membangun kembali kepercayaan publik di tengah dinamika ruang digital.
"Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan publik. Kita harus mengelola percakapan. Pola komunikasinya tidak bisa elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik itu sangat penting," kata Nezar.
Nezar juga menegaskan public trust hanya bisa didapatkan dengan kejujuran dengan data. Jangan pernah berbohong. Lebih baik tidak menjawab daripada memberikan informasi yang salah, karena akan merusak trust. Peran strategis pranata humas bukan sekadar penyampai informasi, melainkan penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga.
Ia juga menilai pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan untuk membaca dinamika ruang digital secara cepat dan akurat. Menurutnya, social listening, analisis sentimen, dan sistem peringatan dini dapat membantu pemerintah mengantisipasi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Ia juga menyontohkan sejumlah negara yang memperkuat komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Di Inggris, mereka membuat Government Communication Service, di mana setiap kebijakan dimulai dari audience, kemudian ada insight, memotret behavior change terhadap satu isu, lalu mengukur level trust dari informasi yang disampaikan. Di Taiwan ada digital democracy. Di Estonia juga ada digital government. Saya kira kita bisa belajar banyak dari sana," kata Nezar.
