Perubahan lanskap media telah mengubah cara organisasi membangun hubungan dengan publik. Komunikasi pimpinan tidak lagi berlangsung dalam ruang terbatas di era digital ini. Di era digital, bukan hal yang mustahil setiap pernyataan dapat direkam, dipotong, diberi konteks baru, kemudian disebarluaskan secara masif melalui berbagai platform digital.
"Sudah tidak bisa lagi para pemimpin berbicara secara spontan tanpa pendampingan tim humas. Setiap kata memiliki konsekuensi terhadap stakeholder, sehingga komunikasi harus disiapkan dengan baik," kata Pakar Komunikasi Strategis, Fardila Astari, M.Si., CIQnR, CIQaR, CICAR dalam sebuah workshop di Universitas Brawijaya pada awal Juli 2026 lalu.
Oleh karena itu, ia menilai fungsi kehumasan tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, melainkan telah berkembang menjadi mitra strategis pimpinan dalam mengelola risiko komunikasi dan menjaga reputasi organisasi.
Setiap pesan yang disampaikan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, orang tua, pemerintah, mitra industri, hingga masyarakat luas.
Saat ini, pendekatan komunikasi berbasis asumsi sudah tidak lagi memadai. Praktisi humas harus memahami karakteristik, kebutuhan, harapan, dan perilaku setiap stakeholder melalui riset serta analisis data sehingga strategi komunikasi dapat dirancang secara lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik komunikasi moderen. Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam memantau percakapan publik, mengidentifikasi potensi krisis, menganalisis sentimen, hingga merespons penyebaran hoaks, deepfake, dan disinformasi yang berkembang semakin cepat.
"Kalau komunikasi tidak memanfaatkan AI, kita akan tertinggal. Sekarang hoaks, deepfake, dan disinformasi berkembang begitu cepat sehingga membutuhkan dukungan teknologi untuk memantaunya," kata Fardila.
