Di balik setiap keputusan besar yang diumumkan pemerintah, ada barisan sunyi yang bekerja keras menjalin komunikasi, menyusun argumen, dan menjaga agar kepentingan korporasi tetap terwakili tanpa gaduh. Mereka bukan pejabat publik, bukan juga juru bicara perusahaan. Mereka adalah para profesional di balik layar yang menjalankan peran vital: government relations atau singkatan popularnya “govrel”. Ada juga istilah lain yang digunakan untuk menyebut govrel ini, seperti government affairs, public affairs, corporate affairs, stakeholder relations, external relations, hubungan kelembagaan, dan sebagainya.
Profesi yang dulu jarang terdengar ini tiba-tiba menjadi primadona di kalangan korporasi, mulai dari startup, BUMN, hingga perusahaan multinasional. Sejak 2014, peran govrel semakin krusial, terutama di Indonesia yang dinamis secara politik dan regulasi. Kini, coba saja ketik "government relations" di LinkedIn atau situs pencari kerja lainnya, maka akan muncul beragam lowongan dari berbagai industri, dari sektor energi, keuangan, teknologi, hingga industri kreatif.
Fenomena ini bukan kebetulan. Dunia usaha mulai menyadari bahwa membangun hubungan dengan pemerintah tidak bisa dilakukan secara spontan atau sekadar bertumpu pada jaringan pribadi. Dibutuhkan strategi. Dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti bagaimana pintu-pintu birokrasi bisa diketuk dengan cara yang elegan.
Bukan Sekadar Lobi-Lobi
Masih banyak yang mengira pekerjaan ini hanya sebatas "lobi-lobi" atau “tukang atur janji”. Bahkan, tak jarang profesi government relations dipelesetkan menjadi "antek asing" atau "pemain belakang layar". Pandangan ini tentu tidak sepenuhnya keliru, tapi juga sangat menyederhanakan.
Tugas seorang govrel jauh lebih kompleks. Mereka harus mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan di pemerintahan yang relevan dengan bisnis perusahaan (stakeholder mapping), memetakan siapa saja yang punya pengaruh dalam suatu isu. Mereka harus tahu siapa pengambil keputusan, siapa yang bisa mengarahkan opini, siapa yang bisa memengaruhi narasi. Setelah itu, mereka menjalin relasi: stakeholder engagement. Berkomunikasi dengan cara yang tidak konfrontatif, membangun rasa saling percaya, sekaligus tetap menjaga kepentingan perusahaan agar tidak tergelincir dalam pusaran politik.
Dalam buku Charles S. Mack yang berjudul Business, Politics, and the Practice of Government Relations, dikatakan bahwa praktik govrel adalah seni yang menggabungkan logika bisnis dengan nuansa politik. Mack menyebutkan bahwa para praktisi government relations harus memahami "policy environment" dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap proses legislasi dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi kebijakan. Mereka bukan hanya komunikator, tapi juga navigator dalam peta besar regulasi dan kebijakan publik.
Ungkapan "connecting the dots" mungkin sudah sering kita dengar. Tapi dalam dunia govrel, frasa yang lebih tepat justru "connecting the doors", menghubungkan pintu-pintu yang tampaknya tertutup rapat. Pintu kementerian, lembaga negara, dinas daerah, hingga komisi-komisi parlemen.
Seni komunikasi memainkan peran kunci di sini. Terutama ketika harus mengatur pertemuan dengan pejabat tinggi negara, apalagi sampai ke level presiden. Ini bukan sekadar soal menyurati atau mengajukan permohonan resmi. Seorang praktisi govrel yang andal harus tahu siapa yang harus dihubungi, bukan hanya pejabat tingginya, tetapi juga stafnya, sekretaris pribadinya, bahkan ajudannya. Nomor kontak mereka, dinamika personal, dan waktu terbaik untuk menghubungi menjadi bekal krusial agar agenda bisa disusun secara realistis dan tetap dihargai.
Membuat janji bertemu saja bisa menjadi proses diplomasi tersendiri. Di sinilah ketajaman relasi, kesabaran, dan kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya menjadi modal utama. Bukan hal langka jika seorang government relations harus mengatur ulang jadwal berkali-kali atau bahkan mendampingi atasan hanya untuk menunggu di lorong kementerian demi pertemuan singkat yang bisa mengubah nasib proyek bernilai triliunan rupiah.
Pemerintah: Dikeluhkan, tapi Diperlukan
Banyak pelaku govrel yang curhat, betapa frustrasinya berurusan dengan birokrasi yang lambat, pejabat yang susah ditemui, atau perubahan kebijakan yang mendadak. Namun, di sisi lain, mereka juga tahu: tidak ada jalan lain. Pemerintah adalah mitra yang harus dirangkul, bukan dilawan.
Ironisnya, frustrasi itu justru menjadi alasan mengapa profesi ini dibutuhkan. Dunia usaha butuh orang yang bisa "berbahasa pemerintah", bisa memahami logika kebijakan publik, dan bisa menjelaskan posisi perusahaan tanpa terkesan egois. Dalam dunia yang regulasinya makin kompleks, posisi govrel tak ubahnya seperti penerjemah simultan antara dua dunia.
Charles Mack menekankan bahwa efektivitas govrel tidak bergantung pada seberapa keras seseorang menekan, melainkan seberapa pandai ia membangun hubungan yang berlandaskan rasa saling percaya dan pemahaman konteks. Politik bukan ruang hitam-putih, dan di situlah praktisi govrel harus cakap menavigasi zona abu-abu secara etis.
Fungsi government relations tidak berhenti di pintu kementerian. Mereka juga harus menjalin relasi dengan media. Bukan sekadar untuk publikasi, tetapi untuk menjaga narasi. Media, terutama jurnalis yang paham sektor industri, adalah mitra strategis. Mereka bisa membantu menjelaskan konteks kebijakan, mengurai simpul masalah, atau bahkan menjadi kanal untuk menyampaikan harapan dunia usaha secara tidak langsung.
Menariknya, banyak praktisi government relations yang memiliki latar belakang sebagai mantan jurnalis atau wartawan. Mereka sangat diuntungkan dengan jaringan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, termasuk akses langsung ke pejabat tinggi pemerintah. Kemampuan membangun narasi, berpikir kritis, serta kedekatan dengan media menjadikan mereka punya modal sosial yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas govrel.
Dalam beberapa kasus, media bahkan bisa menjadi jembatan awal menuju percakapan dengan pemerintah. Tak heran jika pelaku government relations yang andal juga memiliki jaringan yang baik dengan para jurnalis, editor, hingga pemimpin redaksi. Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, mengatur pesan yang tepat menjadi sama pentingnya dengan mengatur pertemuan.
Pemerintah Berganti, Korporasi Bertahan
Ada ungkapan yang cukup populer di kalangan pelaku industri: “Pemerintah dan presidennya bisa berganti lima tahun sekali, tapi korporasi tetap di sini.” Ungkapan ini menggambarkan pentingnya kontinuitas. Pemerintah bisa berubah, kebijakan bisa bergeser, tapi perusahaan harus tetap bisa beroperasi. Di sinilah govrel memainkan peran menjaga keberlanjutan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan pejabat baru dan memastikan bahwa transisi pemerintahan tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis.
Mereka juga menjadi penjaga memori institusi. Ketika pejabat berganti, ketika arah politik berubah, mereka tetap menyimpan catatan, menjaga relasi, dan membangun ulang komunikasi. Tidak heran jika banyak govrel senior yang hafal sejarah kebijakan lebih baik daripada staf kementerian itu sendiri.
Menariknya, meski peran mereka sangat vital, para pelaku government relations jarang tampil ke depan. Mereka lebih nyaman di balik layar. Eksistensinya bukan untuk disorot, tapi untuk mengamankan jalur komunikasi.
Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan profesi ini, barangkali sudah saatnya kita mengakui dan memahami pentingnya peran mereka. Mereka bukan sekadar "pelobi" (lobbyist). Mereka adalah penjaga komunikasi strategis antara dunia usaha dan pemerintah. Mereka adalah para diplomat domestik yang bekerja tanpa paspor, tapi memegang misi yang tak kalah penting.
Dari Balik Layar, Menghubungkan Negeri
Profesi govrel mungkin tidak selalu glamor. Namun, di balik rapat-rapat penting, kebijakan besar, atau bahkan krisis nasional, ada peran mereka yang tak terlihat. Mereka adalah penyambung nalar antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis. Kadang dibenci, seringkali disalahpahami, tetapi selalu dibutuhkan.
Di dunia yang makin kompleks, profesi ini bukan hanya penting, melainkan juga krusial. Karena pada akhirnya, yang bisa menghubungkan pintu-pintu yang berbeda bukanlah kekuatan, tapi kepercayaan. Dan membangun kepercayaan, itulah seni sejati dari government relations.
Febry Silaban
Penulis adalah Praktisi Government Relations dan Mantan Wartawan
